Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Daerah. Tampilkan semua postingan

22/07/21

Hari Anak Nasional 2021, Wagub Chusnunia Launching Program Childern’s Day Campaign dengan Memprioritaskan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung

Hari Anak Nasional 2021, Wagub Chusnunia Launching Program Childern’s Day Campaign dengan Memprioritaskan Penurunan Stunting di Provinsi Lampung

 


BANDARLAMPUNG ------ Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2021, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim melaunching Program Childern’s Day Campaign bersama PT. Great Giant Pineapple secara daring, Kamis (22/7/2021).

Pada kesempatan itu, Wagub meminta momentum HAN 2021 dapat meningkatkan upaya penanganan dan penurunan stunting di Provinsi Lampung.

"Upaya penanganan dan penurunan stunting merupakan program prioritas di tingkat pusat maupun daerah dengan indikator yang telah tertuang dalam dokumen RPJMN maupun RPJMD Tahun 2019-2024," ujar Wagub Chusnunia.

Menurut Wagub, tema stunting juga sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung periode 2019-2024 yaitu meningkatkan indeks pembangunan manusia dan derajat kesehatan masyarakat.

“Di tingkat Provinsi, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi serta percepatan penurunan stunting, mengingat target penurunan angka stunting di Provinsi Lampung dalam RPJMD sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 14%,” jelas Chusnunia.

ia juga mengingatkan bahwa masalah stunting penting untuk ditangani, karena berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak.

Stunting dapat diatasi atau dikoreksi sejak seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), sehingga saat bayi lahir sampai dengan usia 2 tahun masih bisa dilakukan modifikasi atau intervensi agar tidak menjadi stunting.

Chusnunia menyampaikan terimakasih pada PT. GGP yang telah bersinergi dengan pemerintah melalui penerapan CSR yang salah satu programnya ialah pencegahan stunting dengan tema “Great Indonesia” yang sudah berjalan sejak tahun 2019 di wilayah Lampung Tengah dan Lampung Timur.

“Saya mengapresiasi PT. Great Giant Pineapple yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan berbagai upaya intervensi stunting di berbagai lokus prioritas penanganan stunting yang ditetapkan oleh pemerintah”, ujar Chusnunia. (Rls/KN)

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni: Untuk Menciptakan Budaya Inovasi, Daerah Perlu Melakukan Upgrade dan Update Inovasi Daerah

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni: Untuk Menciptakan Budaya Inovasi, Daerah Perlu Melakukan Upgrade dan Update Inovasi Daerah

 


Jakarta – Pemerintah daerah dianggap perlu senantiasa melakukan _upgrade_ dan _update_ terhadap kebijakan inovasi yang dilakukan. Langkah ini penting agar keberlanjutan dari inovasi dapat terukur dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, inovasi yang telah mencapai usia 2 tahun masa implementasi, memerlukan peningkatan dan pembaruan kebijakan agar dapat kembali dilaporkan dalam sistem Indeks Inovasi Daerah. “Misalnya ada inovasi yang diimplementasikan tahun 2018, maka inovasi ini perlu kembali dilakukan pembaruan sehingga dapat kembali dilaporkan dalam Indeks Inovasi Daerah tahun ini,” ujar Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni saat menjadi pembicara virtual dalam acara Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Rabu, 21 Juli 2021.

Fatoni menambahkan _upgrade_ inovasi bisa dilakukan dengan melakukan penambahan terhadap fitur, SOP, substansi, dan teknis yang sebelumnya tidak tersedia dalam suatu inovasi. Langkah _upgrade_ juga bisa melalui pengintegrasian antar inovasi sehingga memperluas manfaat dari terobosan itu sendiri. Sedangkan _update_ inovasi dapat dilakukan dengan memperbaiki atau melengkapi fitur, SOP, dan substansi dari suatu inovasi yang telah ada. “Hakikat inovasi tidak berhenti pada satu titik, tapi terus bergerak untuk selalu membuat terobosan yang lebih baik lagi. Upaya ini dilakukan agar inovasi tidak usang atau _out of date_ dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” imbuh Fatoni. Menurutnya kebijakan inovasi yang tidak diperbarui dikhawatirkan akan menjadi suatu rutinitas yang membentuk budaya kerja sehingga tidak bisa lagi dikategorikan sebagai inovasi. 

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga berpesan kepada daerah agar inovasi yang dilaporkan dalam sistem Indeks Inovasi Daerah ditunjang dengan _evidence based_ dan data dukung yang lengkap. Hal ini karena data dukung tersebut akan mempengaruhi nilai kematangan dari suatu inovasi. Nilai kematangan adalah tingkat keterisian parameter dan eviden secara benar dan sesuai, yang berdampak pada kualitas penilaian inovasi dalam indeks. Selain itu, kualitas inovasi juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Penguatan infrastruktur inovasi dalam bentuk regulasi, SDM, dukungan anggaran, dan penggunaan IT dalam birokrasi juga perlu diperhatikan agar inovasi tidak hanya unggul dalam kuantitas, namun juga kualitas,” ungkap Fatoni.

Di sisi lain, perintah daerah untuk melaporkan praktik inovasinya kepada Menteri Dalam Negeri diamanatkan dalam Pasal 388, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain diamanatkan undang-undang, lanjut Fatoni, kewajiban daerah untuk melaporkan inovasinya juga diatur pada Pasal 20 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menyatakan bahwa penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri. "Kami berharap semua daerah dapat berpartisipasi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun ini,” ungkap Fatoni.

Fatoni menambahkan "dengan update dan upgrade yang terus dilakukan, inovasi akan terus berkembang dan budaya inovasi dilingkungan pemerintahan daerah akan terbentuk." (Rls/KN)

Gubernur Lampung Dukung Penyediaan Alat Steril Connecting Device untuk PMI

Gubernur Lampung Dukung Penyediaan Alat Steril Connecting Device untuk PMI

 


Bandar Lampung --- Gubernur Arinal Djunaidi menerima audiensi PMI Provinsi Lampung, bertempat di Mahan Agung, Senin (21/7). Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra dan Jajaran Pengurus PMI Provinsi Lampung.

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 

Peraturan Pemerintah Nomor 7/2011 tentang pelayanan darah menyebutkan, penyelenggaraan donor darah dan pengelolaan darah dilakukan oleh Unit Donor Darah (UDD) yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang-merahan (PMI).

Saat ini, dengan terus meningkatnya angka kasus Covid-19, terdapat salah satu alternatif pengobatan melalui terapi plasma darah atau terapi konvalesen yaitu memberikan plasma darah yang mengandung antibodi dari pasien yang telah sembuh, diberikan kepada orang-orang yang masih sakit.

Namun, menurut Ketua PMI Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, masih terdapat keterbatasan terkait pengambilan plasma konvalesen di UDD PMI Provinsi Lampung, yang masih dilakukan secara konvensional. 

Solusi terkait mengatasi keterbatasan tersebut yaitu dengan menghadirkan alat penunjang Sterile Connecting Device (SCD). Dengan alat ini, maka plasma darah akan terambil dengan maksimal dimana satu orang bisa mendonorkan 400-600 ml sehingga siklus pengambilannya juga bisa menjadi lebih cepat yaitu dua minggu sekali.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal memberikan dukungan penuh untuk penyediaan alat Sterile Connecting Device yang akan digunakan di Unit Donor Darah (UDD) PMI Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah, atas dukungan dari Bapak Gubernur maka alat Sterile Connecting Device ini akan segera hadir di UDD PMI Provinsi Lampung," ungkap Riana Sari Arinal.

Selain itu, Riana Sari Arinal mengungkapkan akan terus berupaya mengkampanyekan pelaksanaan donor darah plasma konvalesen bagi para penyintas Covid-19, selain pelaksanaan donor darah rutin, agar dapat menjadi gerakan bersama bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. 

Riana menjelaskan alat ini didatangkan sebagai solusi agar plasma dapat terambil lebih maksimal. Karena sebelumnya pengambilan plasma konvalesen masih dilakukan secara konvensional sehingga hanya dapat dilakukan dengan siklus dua bulan sekali.

“Dengan alat ini maka plasma akan terambil lebih maksimal, dimana satu orang bisa minimal 400 ml bahkan 600 ml sehingga siklus pengambilannya juga menjadi lebih cepat yaitu dua minggu sekali,” ujarnya.

Riana mengatakan dengan demikian satu orang bisa menjadi donor konvalesen setiap dua minggu sekali sepanjang titer antibodinya tinggi.

Wakil Ketua PMI Provinsi Lampung, Rudi Syawal Sugiarto menambahkan, kegiatan Siger Donor Darah yang pertama kali dilaunching pada tanggal 21 Juni 2021, sampai saat ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1000 kantong darah di UDD PMI Provinsi Lampung.

PMI Provinsi Lampung juga merencanakan, pada bulan Agustus nanti akan melaunching kegiatan donor darah plasma konvalesen oleh para penyintas yang ada di Provinsi Lampung untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama pasien Covid yang berskala sedang atau berat.

Diharapkan, setelah tersedianya Sterile Connecting Device, animo masyarakat untuk melakukan donor plasma darah konvalesen akan lebih meningkat, mengingat eskalasi peningkatan angka Covid di beberapa wilayah yang semakin tinggi.

"Mudah-mudahan melalui bantuan yang diberikan Bapak Gubernur ini, PMI Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi nyata dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung," pungkas Rudi Syawal. (Rls/KN)

Pemerintah Provinsi Lampung dukung pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 Keliling yang digelar Polda Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung dukung pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 Keliling yang digelar Polda Lampung

 


Bandar Lampung -- Polda Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder terkait melaksanakan Apel Kesiapan Vaksinasi Covid-19 Keliling, bertempat di Lapangan Saburai-Enggal Bandar Lampung,  Senin (21/7).

Kapolda Lampung bertindak selaku pembina apel yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung, yang mewakili Forkopimda, Walikota Bandar Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala BPBD, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung.

Vaksinasi Keliling merupakan sebuah inovasi guna mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Lampung dan untuk mempermudah masyarakat yang kesulitan menjangkau tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi.

Kapolda Lampung, Irjen Hendro Sugiatno dalam sambutannya mengatakan, vaksinasi keliling melalui mobil vaksin ini merupakan sebuah inovasi untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat memperoleh vaksin Covid-19. 

"Mobil vaksin ada di semua Polres. Semua Polres diwajibkan menyiapkan minimal 3 mobil atau lebih sarana kendaraan yang ada di masing-masing kesatuan. Silakan mobil-mobil ini digunakan untuk kegiatan vaksinasi di daerah-daerah, bersama-sama Pemerintah Daerah, TNI dan Polri," ujar Hendro Sugiatno.

"Tidak usah berpikir bagaimana administrasi dan sebagainya, pakai saja, karena kita ingin berpartisipasi dan ingin agar masyarakat Lampung tetap sehat," sambung Kapolda Lampung.

Irjen Hendro Sugiatno dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Pemerintah Daerah dan TNI/Polri yang telah melaksanakan vaksinasi door to door, langsung ke masyarakat.

"Saya lihat itu sangat membanggakan, karena ada kehadiran pemerintah, ada kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kita sehat," ungkap Irjen Hendro Sungiatno.

Selain itu, Kapolda Lampung juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada vaksinator-vaksinator yang telah menyiapkan tenaga guna membuat masyarakat menjadi sehat.

"Semua ini agar dimaknai bahwa kita melakukan ibadah. Saya yakin semua yang kita lakukan ini adalah ibadah, dan Tuhan yang Maha Besar Allah Swt akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita," pungkas Kapolda Lampung. (Rls/KN)

20/07/21

Idul Adha Tahun 2021, Pemprov Lampung Berkurban 36 Sapi dan 10 Kambing

Idul Adha Tahun 2021, Pemprov Lampung Berkurban 36 Sapi dan 10 Kambing

 


Bandar Lampung -- Merujuk pada data Biro Kesejahteraan Sosial Setprov Lampung, Pada Hari Raya Idul Adha 2021 / 1442 H ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkurban sejumlah hewan berupa  36 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Sebelumnya  hewan kurban tersebut telah diperiksa kesehatannya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan  kemudian diserahkan kepada masyarakat melalui pengurus masjid yang tersebar di Provinsi Lampung.

Total sebanyak 36 ekor sapi dan 10 ekor kambing tersebut, merupakan partisipasi dari Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Perusahaan yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Pemprov Lampung.

Adapun rincian hewan kurban Pemprov Lampung pada Hari Raya Idul Adha 2021 / 1442 H adalah sebagai berikut : 

1. Kurban Pemprov : 8 ekor sapi.

2. Kurban ASN yang didistribusikan Pemprov :  13 ekor sapi dan 7 ekor kambing

3. Perangkat Daerah  yang melaksanakan kurban diantaranya  :  Dinsos 3 ekor sapi, Dikbud 4 ekor sapi, Biro Umum 2 ekor sapi dan Biro Kesra 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing

4. Perusahaan yang mendistribusikan hewan kurbannya melalui Pemprov, PT Bukit Asam 2 ekor sapi, Sugar Labinta 1 ekor sapi, Pertamina Geothetmal Energy 1 ekor sapi, Supreme Energy 2 kambing.

Selanjutnya pendistribusian hewan kurban diantaranya ditujukan ke Pondok pesantren, Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan  Masjid di wilayah  provimsi lampung.

Selain itu, Pemprov Lampung juga menyerahkan hewan kurban berupa  1 ekor sapi dengan bobot 825 Kg berjenis peranakan Ongole yang merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Joko Widodo.

Secara simbolis, Asisten Administrasi Umum mewakili Gubernur Lampung menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden tersebut kepada Takmir Masjid al-Hikmah Kampung Negara Batin, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. (Rls/KN)

19/07/21

Pemerintah Provinsi Lampung Gelar Do'a Bersama Lintas Agama

Pemerintah Provinsi Lampung Gelar Do'a Bersama Lintas Agama

 


Bandar Lampung ---- Gubernur Arinal Djunaidi mengajak Masyarakat Lampung untuk melantunkan Doa Bersama Lintas Agama, dalam acara Pray From Home secara daring, Senin (19/7).

Acara tersebut juga diikuti oleh Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekda Provinsi Lampung, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Para pemimpin Organisasi Keagamaan, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.

Acara ini digelar, guna memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengangkat wabah Covid-19 dari seluruh wilayah Indonesia, khususnya dari Bumi Lampung. Sebelumnya, kegiatan doa bersama ini juga telah dilaksanakan di tingkat pusat bersama Presiden RI pada 10 Juli 2021 yang kemudian dilanjutkan di tingkat provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung mengapresiasi penyelenggaraan doa bersama lintas agama ini, yang diselenggarakan di rumah masing-masing, dikemas dalam acara Pray From Home dengan tema "Dari Lampung Untuk Indonesia, Bebas Pandemi Covid-19".

Gubernur mengungkapkan, dalam situasi pandemi global Covid-19 saat ini, kita harus tetap optimis dan bersemangat, berpikir positif mengikuti seluruh anjuran pemerintah dengan melaksanakan 5M. Berbagai ikhtiar telah dilakukan, namun menurut Gubernur Arinal, yang tidak kalah pentingnya adalah ikhtiar batin dengan melantunkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terkait Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Selasa 20 Juli 2021 / 1442 H, Gubernur berpesan agar pemotongan hewan kurban serta pendistribusiannya harus mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Regulasi yang dimaksud yaitu Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 dan 17 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, Salat Idul Adha  dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 2021/1442 H di wilayah PPKM Darurat.

"Saya minta semua elemen masyarakat agar mematuhi peraturan ini, demi menjaga keamanan dan keselamatan umat dalam menjalankan peribadatan," harap Gubernur Arinal.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Lampung dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara doa bersama ini. 

"Mari ketuk pintu langit untuk memohon Rahmat Allah Swt agar pandemi Covid-19 segera berakhir di muka bumi," ajak Gubernur.

Acara kemudian dilanjutkan dengan melantunkan doa lintas agama secara bergilir, dipimpin oleh para pemuka masing-masing agama. (Rls/KN)

18/07/21

Pemerintah Provinsi Lampung terus Dorong Realisasi  Insentif Tenaga Kesehatan

Pemerintah Provinsi Lampung terus Dorong Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan

 


Bandar Lampung, --- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong realisasi anggaran untuk tenaga kesehatan selama masa Pandemi Covid-19 kepada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung, mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19 saat ini.

Hal tersebut juga dipertegas dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PPKM diperketat dan PPKM Darurat yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 yang lalu.

Beberapa Menteri terkait menyampaikan laporan penanganan Covid-19 yang telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia.

Sesuai data Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Provinsi per tanggal 14 Juli 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Rakor tersebut,  Provinsi Lampung menduduki urutan ke enam dengan capaian  42,70 persen  dalam realisasi insentif untuk tenaga kesehatan.

Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada provinsi yang telah melakukan percepatan realisasi anggaran penanganan Covid-19, disamping itu juga memberikan teguran kepada provinsi yang belum melaksanakan realisasi dengan maksimal.

Menteri Dalam Negeri  telah menyampaikan teguran tertulis untuk 19 provinsi di Indonesia  yang realiasi anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah.


Sementara itu menurut, Wakil Menteri Kesehatan yang juga turut serta dalam Rakor meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berperan aktif dalam mengisi laporan perkembangan dan kebutuhan selama penanganan Covid-19 secara berkala melalui aplikasi yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan, sehingga memudahkan Pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan di daerah, terkait  kebutuhan oksigen, obat - obatan, tenaga medis dan kebutuhan lainnya.


Berikut data  provinsi yang mendapat teguran tertulis dari Kementerian Dalam Negeri terkait realisasi insentif tenaga kesehatan, yaitu :


1. Provinsi Aceh

2. Provinsi Sumbar

3. Provinsi Kepri

4. Provinsi Sumsel

5. Provinsi Bengkulu

6. Provinsi Kepulauan Babel

7. Provinsi Jabar

8. Provinsi DI Yogyakarta

9. Provinsi Bali

10. Provinsi NTB

11. Provinsi Kalbar

12. Provinsi Kalteng

13. Provinsi Sulsel

14. Provinsi Sulteng

15. Provinsi Sulut

16. Provinsi Gorontalo

17. Provinsi Maluku

18. Provinsi Malut

19. Provinsi Papua

(Rls/KN)

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perum Bulog Divre Lampung Luncurkan Program Bantuan Beras PPKM 2021

Pemerintah Provinsi Lampung bersama Perum Bulog Divre Lampung Luncurkan Program Bantuan Beras PPKM 2021


Bandar Lampung -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Perum Bulog Divisi Regional Lampung meluncurkan Program Bantuan Beras PPKM 2021 bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH), bertempat di Gudang Bulog Campang Raya, Minggu (18/7).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Perwakilan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Peluncuran bantuan beras ini diselenggarakan terkait pemberlakuan PPKM Darurat, PPKM Diperketat dan PPKM Mikro yang berdampak terhadap masyarakat yang rentan. Karenanya, Gubernur Lampung mendorong Pemerintah Kota Metro dan Bandar Lampung untuk secepatnya mendistribusikan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial. 

Selain itu, Gubernur Lampung juga mendorong Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Lampung untuk melakukan percepatan realisasi pendistribusian bansos Covid-19 bagi KPM yang sumber dananya berasal dari dana APBD masing-masing.

Beberapa skema bantuan yang diluncurkan Pemerintah Pusat bagi Keluarga Penerima Manfaat BST dan PKH diantaranya adalah rapel Program BST sebesar 300.000 per bulan, Bantuan Sembako sebesar 200.000 per bulan, dan Bantuan Beras PPKM 10 Kg per KPM.

Berdasarkan data yang diperoleh, penerima manfaat untuk wilayah Lampung sejumlah 676.788 KPM terdiri atas 450.315 KPM PKH dan 226.473 KPM BST.

Mewakili Gubernur Lampung, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi mengharapkan agar paket-paket bantuan dari pusat ini juga dapat dikolaborasikan dengan paket bansos yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Aswarodi juga berharap, dengan diluncurkannya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM.

"Semoga bantuan beras ini dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak PPKM, baik Darurat, Diperketat, maupun Mikro. Kita semua berharap semoga pandemi Covid ini segera berlalu dari Bumi Lampung," ucap Aswarodi melepas Bantuan Beras PPKM secara simbolis. (Rls/KN)

17/07/21

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni Apresiasi Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Dalam Mendorong Inovasi Daerah

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni Apresiasi Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Dalam Mendorong Inovasi Daerah


JAKARTA – Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni menyampaikan apresiasi atas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang terus menggenjot inovasi daerahnya. Berbagai langkah juga telah dilakukan Kaltim guna menyongsong pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Di sisi lain, Fatoni juga melihat geliat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kaltim yang terus melakukan terobosan dengan ide, gagasan dan kebijakan baru. “Saya menyampaikan apresiasi atas semua langkah strategis yang dilakukan Pemprov Kaltim dalam mendorong inovasi daerah,” ujar Fatoni secara virtual saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Jumat, 16 Juli 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Fatoni juga memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur atas komitmennya menumbuhkembangkan budaya inovasi. "Kemarin telah dilaksanakan peresmian the Mountain of ISRAN (Innovation Science and Research Area Network) oleh Bapak Gubernur dan dihadiri Bapak Wakil Gubernur. Hari ini Rakor Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur dibuka oleh Wakil Gubernur. Ini menunjukan komitmen yang tinggi dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam mendorong inovasi daerah. Semoga ini menjadi tonggak dan semangat baru bagi Kaltim dalam melaksanakan inovasi,” kata Fatoni.

Menurutnya penyelenggaraan Rakor yang juga menerapkan protokol kesehatan ketat menunjukan semangat dan daya juang yang tinggi untuk terus meningkatkan inovasi. Hal ini terlihat dari narasumber yang dihadirkan di antaranya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, dan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Selain itu, rakor juga dihadiri jajaran kepala perangkat daerah Provinsi Kaltim, jajaran Muspida, Kepala Badan Litbang kabupaten/kota seluruh KalimantanTimur, perguruan tinggi, KADIN, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. "Selain itu saya melihat Provinsi Kaltim sering melakukan diskusi dan pembahasan di DPRD, seminar, FGD, rapat koordinasi yang dilaksanakan intensif guna membahas inovasi. Semua ini menunjukan komitmen dan keseriusan. Saya berharap pada penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun ini, Provinsi Kaltim berhasil mendapat predikat Sangat Inovatif,” imbuh Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga membeberkan beberapa kiat agar penilaian inovasi Kaltim dapat meningkat dalam indeks. Menurutnya, Provinsi Kaltim perlu melakukan penguatan pada kualitas inovasi yang dilaporkan. Penguatan kualitas tersebut dapat ditunjang dengan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan infrastruktur inovasi yang memadai, di antaranya, dukungan anggaran, pemberian regulasi, serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi SDM aparaturnya. Selain itu, setiap inovasi yang dilaporkan perlu dilengkapi dengan data dukung yang baik, mengingat tanpa data tersebut, hasil inovasi tidak dapat divalidasi. “Diharapkan inovasi-inovasi yang dihasilkan juga ditunjang dengan data-data pendukung seperti administrasi, publikasi, dan bukti-bukti yang memadai,” ujarnya. (Rls/KN)

Pemerintah Provinsi Lampung ikuti  Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM yang dipimpin  Menko Perekonomian

Pemerintah Provinsi Lampung ikuti Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM yang dipimpin Menko Perekonomian

 


Bandar Lampung, ---- Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. MA didampingi Kepala Dinas Kominfotik, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Sat. POL.PP, Kadis Sosial dan Kepala BPBD mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PPKM diperketat dan PPKM Darurat bertempat di ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Sabtu (17/07/2021).

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara virtual dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan  diikuti oleh beberapa Menteri,  diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Keuangan serta Gubernur dan beberapa Kepala Daerah yang wilayahnya masuk dalam penerapan PPKM diperketat dan  PPKM Darurat.

Rapat Koordinasi digelar membahas evaluasi atas pelaksanaan PPKM Diperketat dan PPKM Darurat yang telah dimulai sejak pekan lalu.

Dalam Rakor, Menko Perekonomian menerima laporan dari beberapa Menteri terkait situasi terkini,  dalam rapat terungkap bahwa sesuai laporan dari beberapa Menteri dan Gubernur, bahwa masih terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia.  Oleh karena itu  Pemerintah Pusat berencana untuk memperpanjang penerapan PPKM diperketat dan PPKM Darurat yang akan dimulai pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 hingga tanggal 2 Agustus 2021 dengan memperhatikan perkembangan selanjutnya hingga hari Senin, 19 Juli 2021.

Provinsi Lampung yang wilayahnya masuk dalam penerapan PPKM diperketat yaitu Kota Metro dan penerapan PPKM Darurat Kota Bandar Lampung terus mengikuti perkembangan situasi, berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah terkait serta  Jajaran Forkopimda. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung  tengah mempersiapkan langkah  antisipasi  jika masih ditetapkan perpanjangan PPKM diperketat dan PPKM Darurat, seperti ketersediaan ruang isolasi, ketersediaan obat, ketersediaan oksigen medis  serta antisipasi keamanan yang dikoordinasikan dengan jajaran TNI/Polri.

Rapat koordinasi menbahas berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan PPKM diperketat dan PPKM  Darurat diberbagai wilayah di Indonesia, pelaksanaan di lapangan terkait  vaksinasi, aktivitas perekonomian,  pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan, sektor keuangan dan Keamanan.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung masih terus memantau perkembangan terkait rencana  perpanjangan penerapan PPKM diperketat dan PPKM Darurat hingga Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan yang direncanakan  akan ditetapkan pada hari Senin, 19 Juli 2021 mendatang.(Rls/KN).

16/07/21

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni Apresiasi Semangat Inovasi Pemerintah Aceh

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni Apresiasi Semangat Inovasi Pemerintah Aceh


 

JAKARTA - Kepala Badan Litbang Kemendagri, DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si mengapresiasi semangat inovasi Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikannya secara virtual saat menjadi narasumber acara Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Aceh, Kamis, 15 Juli 2021. Menurut Fatoni, kiprah Pemerintah Aceh dalam Indeks Inovasi Daerah terbilang inspiratif. Mengingat daerah tersebut sempat dalam posisi paling akhir, sebelum akhirnya mampu meningkat di posisi 16 pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020. “Semangat berinovasi Pemerintah Aceh patut menjadi pelecut semangat kita semua dalam berinovasi,” ujar Fatoni yang hadir secara virtual.

Mengacu pada data Indeks Inovasi Daerah 2018, Pemerintah Aceh sempat berada di peringkat 29 dari 34 provinsi yang dinilai. Tak hanya itu, dengan posisi tersebut hasil inovasi Pemerintah Aceh memperoleh predikat tidak dapat dinilai (_disclaimer_). Sedangkan di tahun berikutnya, peringkat daerah tersebut justru merosot di posisi paling akhir. “Namun Tahun 2020 Pemerintah Aceh berhasil memperoleh predikat Sangat Inovatif. Ini tentu menggembirakan,” ungkap Fatoni.

Fatoni mengingatkan agar Pemerintah Aceh dapat kembali meningkatkan pencapaian tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan menunjang kualitas inovasi yang dilaporkan. Dirinya mencontohkan, pada Tahun 2020 Pemerintah Aceh telah melaporkan 36 inovasi. Namun, di antara yang dilaporkan tersebut, hanya 11 inovasi yang dapat diukur. Sedangkan 25 lainnya dianggap belum memenuhi kriteria. Fatoni menambahkan, hal tersebut bisa terjadi karena minimnya dokumen pendukung dari inovasi yang dilaporkan. “Oleh karenanya, Pemda Perlu melengkapi data penunjang, agar hasil inovasi dapat divalidasi,” katanya.

Fatoni berharap, pada gelaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, pencapaian inovasi Pemerintah Aceh dapat ditunjang lebih maksimal. Mengingat, dengan hasil inovasi yang optimal, akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakar dan memudahkan akses terhadap publik. “Saat ini, inovasi bukan hanya menjadi kewajiban, melainkan menjadi kebutuhan guna menghasilkan pelayanan yang lebih baik,” pungkasnya. (Rls/KN)

Gubernur Arinal Djunaidi Perjuangkan Lampung Dapat Pinjaman Tempat Isolasi Apung untuk Pasien Covid -19 melalui Kapal Pesiar dari Kementerian Perhubungan

Gubernur Arinal Djunaidi Perjuangkan Lampung Dapat Pinjaman Tempat Isolasi Apung untuk Pasien Covid -19 melalui Kapal Pesiar dari Kementerian Perhubungan

 


BANDARLAMPUNG ----- Perjuangan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi agar Lampung mendapat pinjaman tempat isolasi pasien Covid-19 melalui kapal pesiar akan segera terwujud. Dalam waktu dekat kapal tersebut diharapkan segera datang dan menampung pasien Covid-19.

"Mudah-mudahan kapalnya bisa segera datang, hingga menambah keyakinan peningkatan penggunaan tempat tidur untuk pasien covid bisa diatasi," ujar Gubernur Arinal, di Mahan Agung, Jumat (16 Juli 2021).

Menurut Arinal, beberapa waktu lalu dirinya meminta kepada Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN agar Lampung mendapat pinjaman kapal pesiar untuk pasien isolasi Covid-19.

"Beberapa waktu lalu kebijakan dari Menhub atas permintaan kami, bahwa Lampung disiapkan 500 sampai 600 tempat isolasi," ujar Arinal. 

Arinal mengatakan tempat isolasi apung itu dipersiapkan untuk mengantisipasi penambahan pasien kasus Covid-19 di Provinsi Lampung. 

Arinal berharap masyarakat tidak terlalu khawatir Lampung akan kekurangan tempat isolasi seperti di Jakarta dan lainnya.

Terlebih, Gubernur juga telah meminta Dinas Kesehatan menyiapkan Rumah Sakit Darurat di Asrama Haji Bandarlampung.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KSOP Bandarlampung Hendri Ginting menyampaikan, kapal itu merupakan pinjaman dari PT Pelni.

"Lampung menjadi provinsi kedua yang mendapat pinjaman itu setelah Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kota Makasar. Kapasitas kapal cukup untuk 900 orang, namun mengikuti penerapan Prokes, kita ubah menjadi kapasitas 500 orang," ujar Hendri. 

Untuk fasilitas tenaga kesehatan dan fasilitas lainnya, KSOP akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

"Semoga dengan hadirnya Kapal Pesiar Isolasi Apung ini, dapat mengatasi keterbatasan tempat tidur untuk pasien Covid-19 di Provinsi Lampung," harapnya. (Rls/KN)

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni Uraikan Strategi Peningkatan dan Budayakan Inovasi di Lingkungan Pemda

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni Uraikan Strategi Peningkatan dan Budayakan Inovasi di Lingkungan Pemda

 


JAKARTA – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si menyampaikan, setiap tahun Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan inovasi daerah dan membudayakan budaya kerja inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah. “Langkah ini terus dilaksanakan guna menunjang terciptanya budaya inovasif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah,” katanya saat menjadi narasumber secara virtual pada acara Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Kamis, 15 Juli 2021.

Fatoni menyampaikan, agar dapat menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif di daerah, pemda perlu melakukan 10 strategi. "Paling tidak, ada 10 strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong inovasi daerah dan membudayakan kerja inovatif dan kreatif, yaitu inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah, dukungan kebijakan kepala daerah, evaluasi komitmen kinerja inovasi, komunikasi dan koordinasi, _marketing_, menggalakan kompetisi. Selain itu perlu juga manajemen inovasi, keberlanjutan inovasi, pembentukan _innovation hub_, dan penetapan inovasi sebagai indikator kinerja utama,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan dengan melakukan pemecahan masalah di setiap pekerjaan dengan cara-cara yang efektif dan inovatif, kinerja pemda tentunya akan meningkat. Selain itu, kepala daerah dapat mendorong segenap jajarannya untuk melakukan program yang inovatif, misalnya dengan mewajibkan perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi. Fatoni menambahkan, agar inovasi dapat dilaksanakan secara konsisten, secara berkala pemda perlu melakukan evaluasi. “Upaya tersebut perlu ditambah dengan komunikasi dan koordinasi antar _stakeholder_ demi menjaga kelangsungan inovasi,” terang Fatoni.

Menurut Fatoni, inovasi yang dihasilkan daerah juga perlu ditunjang dengan _marketing_ dan _branding_. Cara ini diyakini dapat memberikan dampak inovasi ke berbagai pihak, sebab secara tidak langsung banyak pemda yang terinspirasi. Selain itu, penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan atas manajemen inovasinya. Hal ini perlu dicapai demi menghasilkan kualitas inovasi yang optimal. “Pemda juga penting memberdayakan iklim kompetisi inovasi dalam peyelenggaraan pemerintahan,” terangnya.

Di sisi lain, Fatoni mengimbau agar pemda membentuk _innovation hub_, mengingat ikhtiar ini diyakini mampu menjadi wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasinya. Selain itu, agar inovasi terus terlaksana berkelanjutan, pemda perlu mendorong terciptanya inovasi _upgrade_ dan _update_. “Yang tak kalah penting, pemda dapat menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama jajaran perangkat daerah. Sehingga semua pihak termotivasi untuk menghasilkan inovasi,” jelas Fatoni. (Rls/KN)

Kemendagri Minta Daerah Tingkatkan dan Budayakan Inovasi Pada 6 Area

Kemendagri Minta Daerah Tingkatkan dan Budayakan Inovasi Pada 6 Area

 


JAKARTA - Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan guna mendorong peningkatan inovasi, pemda perlu memfokuskan pada 6 area inovasi. "Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih fokus pada 6 area inovasi, yaitu inovasi administrasi pemerintahan, inovasi manajemen pemerintahan, inovasi kebijakan, inovasi frugal, inovasi teknologi, dan inovasi sosial," ungkap Fatoni secara virtual saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2021, Kamis, 15 Juli 2021.

Dirinya menjelaskan pemda dapat menerapkan inovasi di bidang administrasi dengan mengadopsi cara baru dalam mengelola pemerintahan serta melakukan revolusi administrasi birokrasi secara akuntabel. Selanjutnya, pemda juga dapat melahirkan inovasi di area manajemen, guna melakukan pembaruan prosedur dan birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. “Inovasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih efisien, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak, juga perlu diterapkan pemerintah daerah,” kata Fatoni.

Fatoni menambahkan, peningkatan inovasi juga dapat dilaksanakan di area inovasi frugal. Terobosan tersebut memungkinkan pemda menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah dibanding produk yang telah ada. Langkah tersebut diyakini akan menunjang kinerja pemda lebih optimal, mengingat inovasi ini tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Dirinya mengungkapkan, di era digital seperti saat ini, penting bagi pemda untuk fokus juga pada area inovasi teknologi. Dalam inovasi tersebut, pemda dapat mengadopsi proses produksi yang inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan atau alih teknologi. “Selain itu, jajaran perangkat daerah juga bisa menciptakan inovasi di area sosial yang mencakup struktur budaya normatif atau regulatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif,” terangnya.

Menurut Fatoni, 6 area inovasi tersebut perlu menjadi fokus utama pemda dalam berinovasi, tak terkecuali Provinsi Aceh. Lantaran, pada Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 Provinsi Aceh hanya melaporkan sebanyak 36 inovasi dengan rincian 11 inovasi dapat diukur, sedangkan 25 lainnya dianggap belum memenuhi kriteria. Hal itu disebabkan kurangnya dokumen penunjang dari inovasi yang dilaporkan. “Oleh karenanya pemda perlu melengkapi data penunjang, agar hasil inovasi dapat divalidasi,” katanya.

Kendati demikian, Fatoni mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsu Aceh dalam meningkatkan inovasinya. Apalagi, upaya tersebut terlihat dalam capaian Indeks Inovasi Daerah. Semula pada 2018, Provinsi Aceh menempati peringkat 29 dengan predikat tidak dapat dinilai _(disclaimer)._ Kemudian pada Tahun 2019, ranking tersebut justru turun di posisi terendah dari 34 provinsi yang dinilai. “Namun pada 2020, Provinsi Aceh meningkat pesat ke peringkat 16 dengan predikat sangat inovatif. Tentunya hal ini dapat menginspirasi daerah lainnya,” jelas Fatoni.

Dirinya berharap, pada gelaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, prestasi tersebut dapat ditingkatkan. Mengingat, dengan hasil inovasi yang optimal dapat meningkat kualitas dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. “Saat ini inovasi bukanlah kewajiban, melainkan kebutuhan dasar guna menghasilkan pelayanan publik yang profesional,” pungkasnya. (Rls/KN)

14/07/21

Gelar Kegiatan Donor Darah, Kejati Bekerjasama dengan PMI Lampung

Gelar Kegiatan Donor Darah, Kejati Bekerjasama dengan PMI Lampung

 


Bandar Lampung --- Kejaksaan Tinggi Lampung bekerjasama dengan PMI Provinsi Lampung menggelar kegiatan Donor Darah, bertempat di Aula Lantai 3 Kejati Lampung, Rabu (14/7).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Heffinur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Edyward Kaban, Asisten Pengawasan Yusnani, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Yuniar, Kepala Bagian Pengelolaan Donor UDD PMI Provinsi Lampung Sri Berdikarina dan Kasie Adm Donor Sujiati.

Kegiatan donor darah di lingkungan Kejati Lampung tersebut diawali oleh Kajati Heffinur kemudian dilanjutkan oleh peserta lainnya. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 - 12.00 WIB tersebut berhasil mengumpulkan 31 kantong darah.

Ketua PMI Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, mengapresiasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Kejati Lampung tersebut dan berharap kegiatan tersebut bisa menjadi contoh dan diikuti oleh instansi lainnya di Provinsi Lampung.

_Sumber: Bidang Infokom PMI Provinsi Lampung_


(Rls/KN)

PMI Lampung Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Kelurahan Gotong Royong

PMI Lampung Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Kelurahan Gotong Royong


Bandar Lampung -- PMI Provinsi Lampung menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Gotong Royong, Tanjungkarang Pusat. Bantuan tersebut diserahkan oleh Pengurus PMI Provinsi Lampung yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Sutoyo dan dari PMI Kota Bandar Lampung oleh Kepala Markas Suwandi, Rabu (14/7).

Ketua PMI Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, menyampaikan turut prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi dan berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga. Adapun bantuan yang diserahkan bagi 2 KK berupa Family Kits 2 Box, Hygine Kits 2 Box dan Terpal 2 lembar.

Sebelumnya diberitakan, satu unit rumah di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung hangus akibat terbakar. Kebakaran terjadi pada Senin (12/7) pukul 21.30 WIB malam. (Rls/KN)

Pastikan Penanganan Covid-19 Berjalan Baik, Mulai Besok Gubernur Arinal Agendakan Kunjungan Terbatas di Beberapa Kabupaten/Kota

Pastikan Penanganan Covid-19 Berjalan Baik, Mulai Besok Gubernur Arinal Agendakan Kunjungan Terbatas di Beberapa Kabupaten/Kota

 


BANDARLAMPUNG --- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengagendakan kunjungan terbatas di beberapa Kabupaten/Kota pada 15-17 Juli 2021, demi melihat langsung pelaksanaan penanganan Covid-19 dan memastikan segala sisi penanganan berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Qudrotul Ikhwan saat memimpin Rapat Persiapan Kunjungan Terbatas Gubernur Lampung ke beberapa Kabupaten/Kota di Posko Gugus Tugas Covid-19, Ruang Abung Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (14/7/2021). 

Sejumlah kabupaten/kota yang akan dikunjungi yakni Metro dan Lampung Timur (hari pertama), Pesawaran dan Pringsewu (hari kedua), serta Lampung Tengah dan Lampung Utara (hari ketiga). 

Dalam kunjungan itu, Gubernur akan didampingi Forkopimda dan instansi terkait saja secara terbatas.

"Bapak Gubernur ingin terus memastikan pelaksanaan penanganan Covid-19 di masing-masing Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing daerah," ujar Qudrotul. 

Qudrotul mengatakan kunjungan Gubernur itu diantaranya ingin mendengarkan langsung terkait pelaksanaan realisasi refocusing APBD dalam penanganan Covid-19. 

Kemudian, mengenai kebutuhan vaksin dan realisasi vaksin Covid-19 di Kabupaten/Kota. 

"Kita akan lihat dari kebutuhan vaksinasi itu, sudah berapa persen vaksinasi yang sudah terlaksana. Karena ini akan menjadi acuan untuk kita memintakan tambahan vaksin dari pusat," katanya. 

Qudrotul menuturkan kemudian Gubernur juga akan melihat optimalisasi singeritas  Satgas Covid-19. 

Diantaranya keterlibatan TNI/Polri bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta bagaimana penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan. 

Ia menyebutkan beberapa hal jadi perhatian Gubernur, termasuk mengetahui kapasitas tempat tidur Rumah Sakit atau bed occupancy rate (BOR) dan antisipasi penambahan BOR serta penyediaan oksigen pada rumah sakit. 

"Oksigen di rumah sakit berapa kebutuhan, kapasitas dan ketersediaannya serta bagaimana pasokannya," ujarnya. 

Menurut Qudrotul, jika kebutuan BOR bertambah, maka sama hal dengan akan adanya penambahan ketersediaan tabung oksigen. 

"Karena ketika kita akan melakukan penambahan bed untuk dirumah sakit yang berfungsi untuk perawatan, harus diikuti dengan penambahan ketersediaan oksigen," katanya. 

Qudrotul mengatakan realisasi penyerapan anggaran dana desa yang diperuntukan untuk penanganan Covid-19 juga menjadi perhatian Gubernur. 

"Kita juga akan melihat antisipasi masing-masing Kabupaten/Kota terhadap kemungkinan untuk menyiapkan rumah sakit darurat dan penyediaan ruang isolasi mandiri," pungkasnya. 

(Rls/KN)

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni Apresiasi Pencapaian Inovasi Kabupaten Sidoarjo

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni Apresiasi Pencapaian Inovasi Kabupaten Sidoarjo

 


JAKARTA – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi dan pencapaian Kabupaten Sidoarjo. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam webinar Kebijakan Umum Indeks Inovasi Daerah 2021 dan Hasil Evaluasi Inovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, Selasa, 13 Juli 2021. “Sejak tahun 2018, Kabupaten Sidoarjo berhasil memperoleh predikat Daerah Sangat Inovatif. Ini tentu membanggakan dan perlu terus ditingkatkan,” ujar Fatoni. 

Pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018, Kabupaten Sidoarjo berhasil menduduki posisi 7 dari 415 kabupaten yang dinilai. Prestasi tersebut mengantarkan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan _Innovative Government Award_ (IGA) dari Menteri Dalam Negeri, berupa tropi dan piagam penghargaan. "Setiap daerah penerima IGA, diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID)," tambah Fatoni. 

Penilaian Indeks Inovasi Daerah setiap Tahun dikelompokkan dalam 6 klaster, yaitu provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah tertinggal, Papua dan Papua Barat. Peringkat Kabupaten Sidoarjo pada klaster kabupaten, menurun pada tahun 2019 dan berada di posisi 11. Sedangkan pada tahun berikutnya, capaian inovasi yang dihasilkan justru menempati peringkat 29. “Ini tentu menjadi catatan berharga bagi Kabupaten Sidoarjo, untuk kembali meningkatkan inovasinya. Diharapkan penguatan kualitas inovasi terus dilakukan oleh segenap _stakeholder_, mulai dari Kepala Daerah hingga jajaran perangkat daerah,” terang Fatoni. 

Dirinya menambahkan, pada Tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo melaporkan capaian inovasi sebanyak 90 inovasi. Namun, dari inovasi tersebut yang dapat diukur hanya berjumlah 63 inovasi. Sedangkan 27 inovasi lainnya dianggap tidak memenuhi kriteria, karena tidak memiliki kelengkapan data berdasarkan hasil validasi. Oleh karenanya, tambah Fatoni, Kabupaten Sidoarjo perlu mempersiapkan data dan _evidence based_ dari setiap inovasi yang dilaporkan. Selain itu, kualitas inovasi juga perlu ditingkatkan melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Penguatan infrastruktur inovasi dalam bentuk regulasi, SDM, dukungan anggaran, dan penggunaan IT dalam birokrasi juga perlu diperhatikan agar inovasi tidak hanya unggul dalam kuantitas, namun juga kualitas,” ungkap Fatoni. (Rls/KN)

13/07/21

KWRI Kritik Kunker DPRD Pesawaran Saat Pandemi, Suprapto: Sudah Kerjasama dan Janji Mau Hadir

KWRI Kritik Kunker DPRD Pesawaran Saat Pandemi, Suprapto: Sudah Kerjasama dan Janji Mau Hadir

Suprapto, Ketua DPRD kabupaten Pesawaran


Pesawaran - Kunjungan Kerja (Kunker) yang dilakukan DPRD Kabupaten Pesawaran ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan disaat Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai mendapat kritik tajam yang dilontarkan Agung Muharam, Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Pesawaran, Selasa (13/7/2021).

Menurut Agung, Kunker masih bisa dilakukan nanti saat Pandemi Covid-19 sudah menurun, atau bisa dilakukan secara daring, sehingga dapat menghemat pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan turut serta mengantisipasi penyebaran Covid-19.

"Teknologi kita sudah canggih, komunikasi ke luar daerah bisa dilakukan secara daring bahkan ke luar negeri sekalipun kita bisa berkomunikasi dengan baik. Urgensinya apa yang mengharuskan saat ini melakukan kunker ke luar daerah, padahal kita semua tahu kondisi saat ini seperti apa ditengah wabah Covid-19 yang masih belum bisa kita atasi," terangnya.

Agung yang juga aktif sebagai Wakil Ketua II di Pengurus KNPI & Karang Taruna Pesawaran ini mengatakan, sebenarnya tidak ada larangan kunker bagi anggota DPRD. Tapi tetap harus sesuai dengan prosedur dan tujuan serta motifnya jangan hanya semata-mata ekonomi dan hanya menjalankan agenda yang sudah ada. 

“DPRD Pesawaran harus benar-benar memperhatikan azas kemanfaatan dan keselamatan, apalagi di kondisi seperti sekarang. Soal agenda yang sudah terjadwal, kan masih bisa diundur menunggu keadaan membaik. Kan kita ketahui bersama juga ada beberapa kasus Covid-19 yang diakibatkan karena Kunker," tegasnya.  

Sambung Agung, pihaknya justru mempertanyakan urgensinya apa kunjungan tersebut sampai harus datang ke DPRD Kabupaten OKI disaat pendemi, apalagi pemerintah sekarang Mengintruksikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di beberapa wilayah di Indonesia. 

“Kalau di OKI ditemukan cara jitu dan teruji untuk mencegah Covid-19, masih relevan kunker ke sana,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, harusnya DPRD Kabupaten Pesawaran bisa lebih peka dengan kondisi sekarang. Kunker harusnya bisa dihindari karena justru berisiko, baik peserta kunker maupun tuan rumah.

“Kalau memang tidak urgen baiknya cukup dengan video daring. dan anggarannyakan bisa dialihkan atau di Recofusing untuk Bansos Rakyat yang terdampak,” pungkas Agung.

Ditempat berbeda, Suprapto Ketua DPRD kabupaten Pesawaran saat dikonfirmasi melalui telpon whatsapnya prihal agenda Kunker tersebut mengatakan,   kunjungan kerja itu dalam Rangka Komisi-komisi untuk mengambil kesamaan-kesamaan daerah dengan daerahnya.

Disinggung terkait pemerintah saat ini gencar mengintruksikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) disejumlah daerah, namun DPRD Pesawaran justru melaksanakan Kunker, Suprapto menanggapi bahwa Kunker ini sudah kita Bamuskan. 

"Kita sudah kerjasama dengan kabupaten lain, kita janji mau hadir," ucap Suprapto. 

Saat ditanya apakah bisa dievalusi dan ditunda atau dilaksanakan daring mengingat kondisi Pandemi Covid-19 juga belum bisa diatasi, Suprapto menjawab, ya kita tetap tidak melupakan prokes. 

"Kita tetap tidak melupakan namanya Prokes. Untuk daring, selama ini tidak pernah kita lakukan kalo daring," ujarnya. 

Sambung Suprapto, yang jelas pertama kita laksanakan itu yang sudah diagendakan dalam Bamus, yang kedua karena kita ada kerjasama antar kabupaten di daerah lain, terkait SOP kita lengkap, kita bawa persyaratan kartu vaksin, terangnya. 

Saat ditanya ekonominya masyarakat melemah akibat dampak dari Pandemi, dan apakah kedepan DPRD Pesawaran akan mengalihkan anggarannya untuk Bansos dibanding untuk Kunker, Suprapto mengatakan bahwa hal itu sedang dibahas bersama kawan-kawan pimpinan. 

"Kita juga masih membahas itu dengan kawan-kawan pimpinan, jadi belum bisa mengambil kesimpulan karena masih dalam proses pembahasan. Untuk hasil kunker sendiri banyak hal yang bisa kita ambil untuk program-program kita dan kebijakan-kebijakan yang bisa diterapkan di daerah kita," tutupnya. (Red/KN)

Sekdaprov Lampung Hadiri Acara Dialog Semangat Selasa CNN TV Sebagai Narasumber

Sekdaprov Lampung Hadiri Acara Dialog Semangat Selasa CNN TV Sebagai Narasumber



Bandar Lampung -- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung hadir sebagai narasumber secara daring dalam acara Dialog Semangat Selasa CNN TV, Selasa (13/07).

Selain Sekdaprov Lampung turut hadir sebagai narasumber Ketua Mitigasi Bencana PB IDI Adib Khumaidi dan Walikota Padang Hendri Sapta.

Acara yang bertajuk "Tekan Kasus Covid-19, PPKM Darurat Diperluas" ini membahas tentang implementasi pemberlakuan PPKM Darurat yang diberlakukan di luar Jawa-Bali.

Pemberlakuan PPKM darurat diperluas di 15 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali per 12 Juli 2021 kemarin. Hal ini dilihat dari assessment yang telah mencapai level 4 yaitu jumlah ketersediaan tempat tidur (BOR) yang lebih dari 65%, capaian vaksinasi kurang dari 50%, dan kasus aktif yang meningkat secara signifikan. Dengan terjadinya peningkatan sejumlah indikator tersebut, maka Pemerintah mengambil langkah antisipatif memperluas PPKM Darurat guna menekan laju penyebaran penularan Covid-19.

Dalam acara tersebut Sekdaprov menjelaskan bahwa pada mulanya Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang dinilai berhasil dalam hal pengendalian Covid-19. Namun, karena letak geografis Lampung sebagai perlintasan arus mudik/balik saat lebaran kemarin, terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan.

Fahrizal menyampaikan, per 12 Juli kemarin regulasi PPKM Darurat sudah diberlakukan di Lampung antara lain kantor-kantor non esensial/kritikal ditutup, penyekatan ruas jalan yang menuju/keluar Bandar Lampung dan sejumlah jalan protokol guna menekan mobilitas masyarakat.

Fahrizal juga menyampaikan, BOR di Kota Bandar Lampung per 12 Juli sudah lebih dari 80%. Untuk itu, Pemerintah mengimbau bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif agar melakukan isolasi mandiri bila tidak memerlukan perawatan intensif dengan tetap dilakukan monitoring oleh tenaga kesehatan.

Terkait sosialisasi pemberlakuan PPKM Darurat pada masyarakat, Fahrizal menjelaskan, tanggal 11 Juli Gubernur Lampung telah mengeluarkan instruksi kepada Walikota Bandar Lampung untuk menerapkan kaidah dan ketentuan yang dimaksud dalam Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 2021. Selain itu, media tv radio dan media massa juga telah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat.

"Berhasil atau tidaknya ini sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Agar masyarakat juga berperan aktif, kita harus terus menggaungkan imbauan-imbauan dan sosialisasi," terang Fahrizal yang meminta partisipasi aktif masyarakat dalam masa pemberlakuan PPKM Darurat ini. (Rls/KN)