Perang Buat Narkoba, Sat Narkoba Polres Lampung Barat Polda Lampung Berhasil Menangkap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Lampung Barat - Jajaran Sat Resnarkoba Polres Lampung Barat Polda Lampung kembali menangkap 1 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah kabupaten Lampung Barat. Sabtu (14/05/2022).

Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saepul Rahman, S.IK melalui Kasat Narkoba Polres Lampung Barat Iptu Juherdy, S.H. menyatakan perang buat Narkoba di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat dibuktikan dengan gencarnya Satresnarkoba melakukan pengungkapan Jaringan peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat Polda Lampung.

“Anggota Sat Narkoba Polres Lambar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis sabu  selanjutnya dengan adanya informasi tersebut anggota sat Narkoba Polres Lampung Barat melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut,” terang Kasat.

Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat berusaha memberhentikan sepeda motor yang dikendarai seseorang lalu pada saat akan diberhentikan motor tersebut melaju dengan kencang dan petugas kepolisian melakukan pengejaran di Pekon Gunung Sugih kec. Batu Brak kab. Lampung Barat petugas berhasil mengamankan  seseorang yg bernama GL (21).

“Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan dirumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok merk BULL yg didalamnya berisi 1 buah pipa kaca ,1 buah korek api gas, 1 buah gulungan kertas timah rokok, 1 buah sedotan,” jelas Kasat.

Selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (Rls/KN)

Continue Reading

Dampingi Korban Pengeroyokan, YLHBR Minta Aparat Penegak Hukum Bertindak Tegas

Muhamad Roni saat menjalani Visum

Bandar Lampung - Muhamad Roni salah satu wartawan yang dikeroyok beberapa waktu lalu, usai di visum langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sukarame, Bandar Lampung, Selasa (10/5/2022).

Kedatangan Muhamad Roni didampingi oleh Haerun Nawan.S,H dan tim advokasi Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat (YLHBR). Dirinya meminta aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian Polsek Sukarame untuk dapat menindak tegas para pelaku pengeroyokan atau penganiyaan yang menimpa kliennya.

Diketahui, Muhamad Roni dikeroyok secara brutal oleh lima orang yang diduga preman kampung. Pengeroyokan itu terjadi di depan rumah salah satu ketua RT Kampung Beringin, Kelurahan Campung Jaya, Bandar Lampung pada hari Senin (09/05/2022) sekitar pukul 20.00 Wib.

Roni mengatakan, hari itu dirinya mendampingi ketua Rt 06 Kampung Beringin melihat penggerebekan salah satu rumah yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkotika oleh Kepolisian Polda Lampung.

“Saat itu saya dengan Ketua Rt dan salah satu anggota polisi di lokasi penggrebekan narkoba, kemudian sebuah motor masuk gang dan langsung marah- marah lantaran tidak diperkenankan lewat. Padahal anggota polisi sudah memberi penjelasan belum bisa melewati jalan untuk sementara,” jelas Roni.

Setelah itu, Roni mendampingi ketua Rt saat penggeledahan dirumah terduga bersama anggota polisi.

“Berselang beberapa jam sekelompok orang mendatangi rumah ketua Rt, saat itu saya sedang berada di depan rumah Rt mau keluar. Salah satu orang sempat bertanya “Siapa nama Polisi tadi.?” ya saya jawab gak tau. Langsung mereka ramai -ramai mukulin saya,” kata Roni.

Deri, Ketua Rt 06 Kampung Beringin membenarkan pengeroyokan yang terjadi di depan rumahnya, saat itu Roni tidak dapat melawan lantaran lima orang tersebut terus memukuli dengan brutal.

“Sempet melerai, cuma saat itu Roni gak bisa melawan,” kata Deri.

Roni mengalami luka memar di bagian bibir dan muka serta kepala dan melaporkan HR, FR, GL, BN dan AR ke Polsek Sukarame, dengan no laporan No. LP/332-B/V/2022/LPG /RESTA BL/ SEKTOR SKM perkara Penganiayaan Bersama sama, tertanggal 09/05/2022 yang ditanda tangani oleh AIPTU Subaryanto. (*)

Continue Reading

Satreskrim Polres Tulang Bawang Tangkap Pelaku Penimbun 910 Liter BBM Solar dan Pertalite

 

Tulang Bawang - Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, berhasil mengungkap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite.

Pelaku ditangkap hari Selasa (19/04/2022), pukul 14.30 WIB, di rumahnya yang berada di Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo.

"Pelaku yang ditangkap oleh petugas kami ini merupakan seorang pria berinisial RN (40), berprofesi wiraswasta, warga Kampung Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang," kata Kasat Reskrim, AKP Wido Dwi Arifiya Zaen, SIK, MH, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP Hujra Soumena, SIK, MH, yang didampingi Kanit Tipidter Satreskrim, Ipda Andy Ruswandi, SH, saat menggelar konferensi pers, Rabu (20/04/2022), pukul 13.00 WIB, di depan kantor Satreskrim Polres setempat.

Dari tangan pelaku ini, lanjut AKP Wido, petugasnya berhasil menyita barang bukti (BB) berupa 15 jerigen berisi BBM jenis pertalite, 11 jerigen berisi BBM jenis solar, dan 17 jerigen kosong.

"Total BBM yang berhasil disita sebanyak 910 liter dengan rincian 525 liter BBM jenis pertalite, dan 385 liter BBM jenis solar," imbuhnya.

Kasat menjelaskan, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah dengan membeli BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.345.28 yang ada di Unit 1, Kecamatan Banjar Margo, dengan menggunakan kendaraan secara berulang, kemudian BBM tersebut dimasukkan ke dalam jerigen untuk dijual kembali ke warga.

"Pelaku ini mendapatkan keuntungan sebesar Rp 15 ribu dari penjualan BBM setiap jerigennya, yang mana penjualan BBM tersebut dilakukan oleh pelaku di rumahnya," jelas AKP Wido.

Pelaku dikenakan Pasal 53 huruf C Jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp 30 miliar. (*)

Continue Reading

Penuhi Panggilan Polda, Wandi Berikan Kesaksian Terkait Dugaan Berita Bohong FA

Bandar Lampung - Subdit V Ditrimsus Polda Lampung kembali melanjutkan penyelidikan perkara dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor FA.  Kali ini penyidik subdit V meminta keterangan  Wandi Irawan salahsatu wartawan sekaligus saksi penting yang hadir di Cafe Dijou bersama FA. 

Wandi diperiksa Selasa 5 April 2022 selama sekitar tiga jam lebih dengan didampingi kuasa hukumnya Gindha Ansori dari LBH -CIKA. 

"Kemarin saya mendampingi klien saya Wandi memberikan kesaksian. Ada sekitar 28 pertanyaan diajukan penyidik kepada Wandi," ujar Ginda Ansori kepada awak media, Kamis 6 April 2022.

Gindha menjelaskan pemeriksaan terhadap kliennya seputar proses pertemuan di Cafe Dijou antara kliennya dengan FA.

"Pertanyaannya seputar proses pertemuan awal di Cafe Dijou dari awal sampai akhir, siapa saja yang hadir disana, apa yang disampaikan FA kepada wartawan," ungkapnya.

Menurut Ginda, kliennya juga ditanyakan terkait file video rekaman suara wawancara FA di Dijou Cafe.

"Pemeriksaan lainnya  sekitar dua statmen FA yang berbeda. Pertama FA mengaku korban, beberapa hari kemudian dia meralat pernyataanya dengan menyatakan dia bukan korban. Dari dua pernyataan berbeda ini kan menimbulkan tanda tanya dan salahsatunya itu pasti ada yang tidak benar," tegas pria yang juga dosen ini. 

Sementara Ketua Ali Sofian, dan anggota Januarius Eko Saka dari LBH Masa Perubahan selaku kuasa hukum pelapor InfoSOS yang ikut hadir untuk memberikan dukungan kepada saksi mengapresiasi kehadiran saksi wandi untuk memberikan keteragan. 

"Kami  turut mengapresiasi kehadiran saudara Wandi yang telah memberikan keterangan kepada penyidik. Mudah-mudahan kesaksian  yang disapaikan beliau bisa membantu penyidik mengungkap kasus ini makin terang, dan segera menaikkan status perkara dari lidik menjadi penyidikan," tegas Januarius Eko Saka. 

Untuk diketahui sebelumnya Ketua DPP InfoSOS Indonesia Junaidi Farhan melaporkan FA ke Polda Lampung Senin 21 Februari 2022.

Laporan terdaftar sesuai Nomor laporan STTLP/B225/II/2022/SPKT/Polda Lampung atas tuduhan dugaan penyebaraan  berita bohong, yang memicu keonaran dikalangan masyarakat.

FA dituduh melanggar UU nomor 1 tahun 1946 pasal 14 ayat (2) KUHP yakni barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.

FA diduga menyebarkan berita bohong karena awalnya Ia awalnya mengaku menjadi korban dugaan pelecehan di Cafe Southbank, Sabtu 5 Februari 2022 dini hari yang diduga melibatkan wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung berinisial FS.

Berdasarkan pengakuan FA, saat jumpa pers, petinggi partai NasDem di Lampung tersebut merangkul paksa dirinya di cafe Southbank Gastrobar Lampung.

Sebelum peristiwa dugaan pelecehaan tersebut, kedua ajudan FS lebih dulu diduga memanggil kemudian menarik paksa FA ke meja FS.

Pasca pengakuannya, FA melalui unggahan video Kamis 17 Februari 2022 menyampaikan permohonan maaf dan memberikan klarifikasi. Ia mengaku tidak pernah menjadi korban pelecehan oleh siapapun.

Sayangnya pasca FA memberikan klarifikasi melalui video, tiba-tiba muncul video berupa rekaman suara wawancara FA di sebuah cafe dengan sejumal awak media.

Dalam rekaman tersebut FA menceritaan kronologis kasus dugaan pelecehan yang dialami kepada awak media.

Sejak kasus ini bergulir penyidik Subdit V Ditkrimsus Polda Lampung sudah memeriksa beberapa saksi diantaranya Ketua Junaidi Farhan dan Sekretaris DPP InfoSOS Arista Trisnandi, serta beberapa awak media. (Tim/KN)

Continue Reading

Tanggapi Kasus Fatia dan Haris Azhar, BEM FH Unila Gelar Diskusi HAM

Bandar Lampung - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unila menggelar diskusi HAM secara online melalui platform media sosial Instagram secara live melalui akun @bemfhunila kepada awak Media Jum'at (1/4/2022).

Diskusi yang bertema "Kelanggengan Pelanggaran HAM dan Pembungkaman Kebebasan Perpendapat" itu mengahdirkan narasumber Gubernur Fakultas Hukum (FH) Unila M Faizaldo, Wakil Gubernur FH Unila Desy Aldina dan alumni Sehama X Hamka Dharma.

"Diskusi HAM kali ini yang diadakan oleh BEM Fakultas Hukum Unila guna membangkitkan kita sebagai mahasiswa aktif yang memiliki peran yaitu sosial kontrol, yang mana mahasiswa harus mampu kritis terhadap isu-isu sosial yang ada dan outputnya isu-isu sosial tersebut dapat terjawab dan terselesaikan," ujar M Faizaldo.

Presiden BEM Fakultas Hukum Unila ini menerangkan, sejatinya hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, ras, agama, dan status sosial.  HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. 

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Namun berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, masih langgengnya kasus pelanggaran HAM dan impunitas negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut hingga saat ini pun masih terjadi banyaknya kasus pelanggaran HAM salah satunya kebebasan berpendapat yang sering terjadi. 

Dengan adanya hal tersebut negara secara tersirat artinya melanggengkan pelanggaran HAM dan membungkam kebebasan berpendapat warganya.

Menurutnya, kasus pelaporan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang berujung penetapan tersangka Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti merupakan contoh yang menunjukkan bahwa saat ini ada upaya pembungkaman kritik dan partisipasi publik. 

Kasus itu bermula dari pembahasan antara Haris dan Fatia dalam video yang diunggah di akun YouTube milik Haris Azhar.

Pembahasan yang berangkat dari hasil riset dan laporan dari 9 NGO yang menyebutkan bahwa Luhut turut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Hal yang kemudian disayangkan adalah apabila hasil riset tidak direspon dengan riset tandingan ataupun jawaban yang sifatnya hasil penelitian tetapi malah direspon dengan laporan ke polisi. 

"Hal di atas menunjukkan bahwa negara bisa dibilang secara ‘telanjang’ menggunakan hukum sebagai senjata untuk memberangus pihak-pihak dalam hal ini mengatakan kebenaran tetapi malah dianggap musuh oleh oknum pemerintah," jelasnya.

Adapun menurut Hamka Dharma, ketika membahas tentang cara menyikapi sebuah sistem yang memang didesain untuk meminimalisir kebebasan berpendapat, harus ada usaha mendobrak sistemnya.

Hal ini dilakukan dengan harapan bisa menciptakan sistem ulang, sebuah sistem yang dapat menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. 

"Sebagai mahasiswa kita bisa mulai dari turut aktif menolak upaya pembungkaman seperti ini seperti membuat opini, kajian, dan sebagainya untuk menambah pressure kepada pemerintah. Jadi, kita tidak perlu takut untuk menyuarakan apapun selagi kita punya landasan yang jelas dan tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan," ujar Hamka Dharma.

Desy Aldina  menuturkan bahwa dengan diadakannya diskusi kali ini diharapkan mampu memberikan kesadaran bahwa negara saat ini masih melanggengkan pelanggaran HAM apalagi kasus yang sedang menimpa rekan Fatia koordinator kontras dan Haris Direktur Lokataru adalah salah satu bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. (Red)

Continue Reading