Lampung - Dugaan Pungli yang dilakukan oknum komite dan pihak sekolah SMAN 1 Natar, Lampung Selatan, menemui babak baru. Pasalnya saat beberapa awak media yang mendatangi sekolah tersebut hendak mengkonfirmasi agar berita yang disajikan berimbang pada Rabu (9/6/2021), malah ditawari uang sebelum melakukan wawancara.
Hal itu diungkapkan langsung oleh (W) dan (M) di media center tempat para awak media berkumpul sepulangnya mereka mendatangi sekolah tersebut.
"Sebetulnya kami sangat heran kenapa cara mereka mengahadapi wartawan seperti itu. Belum kami melakukan wawancara konfirmasi terkait pemberitaan dugaan pungli yang dilakukan pihak sekolah dan komite SMA tersebut, malah kami terlebih dahulu ditawari uang," ungkap W dan M.
"Ini dananya berapa," ucap W menirukan tawaran yang dilakukan oleh pihak sekolah SMAN 1 Natar.
Lanjut W dan M, kemudian pihak sekolah juga bercerita bahwa sudah ada beberapa media yang datang bahkan LSM pun sudah pernah datang untuk mengkonfirmasi terkait berita yang telah beredar.
"Namun mereka seoalah merasa apa yang dilakukan oleh komite dan pihak sekolah itu sudah benar karena merujuk pada aturan Pergub yang membolehkan pihak sekolah meminta sumbangan pendanaan sekolah kepada masyarakat, dan sudah disepakati oleh para wali murid dan tidak ada paksaan," terang W.
Meskipun demikian, W dan M merasa profesinya telah direndahkan oleh oknum Kepala dan Waka Kesiswaan SMA tersebut karena sudah mencoba melakukan dugaan suap dengan cara menawarkan uang terlebih dahulu.
"Ini dananya berapa," ulang W menirukan ucapan pihak sekolah.
"Padahal jelas kehadiran kami hanya ingin mengkonfirmasi terkait berita," pungkas W.
Diberitakan sebelumnya, Sungguh Ironisn, ditengah sulitnya keadaan ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19, lagi-lagi ada oknum komite dan kepala sekolah di kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang diduga telah melakukan praktik pungli dengan cara meminta sumbangan terhadap anak didik yang mengakibatkan beban hidup orang tuanya semakin bertambah.
Kali ini terjadi di SMA N 1 Natar, Lampung Selatan, bahwa berdasarkan keterangan beberapa wali murid yang enggan disebutkan namanya mengatakan pihak komite dan sekolah tersebut telah meminta sumbangan yang kurang jelas peruntukannya, bahkan di bukti pembayaran hanya tertulis "Sumbangan Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2020/2021".
“Benar, sumbangan itu ada, setiap siswa/i diwajibkan membayar untuk kelas X diwajibkan membayar sebesar Rp.1.600.000,- kelas XI sebesar satu juta lebih dan kelas XII sebesar Rp.1.245.000,-.
Namun anehnya dalam kertas bukti pembayaran yang kami terima tidak ada rincian peruntukan uang yang telah kami bayarkan, dan jika tidak mebayar itu akan terhitung hutang oleh pihak sekolah. menurut kami sebenarnya nominal sumbangan yang ditetapkan pihak sekolah sangat besar, apalagi dimasa seperti ini yang mana semua masyarakat sedang merasa kesulitan ekonomi karena dihadapkan oleh Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai,” ucap wali murid saat ditemui awak media konkritnews, beberapa waktu lalu.
Atas dasar ketidaktahuan para wali murid terhadap aturan yang berlaku dan yang tertuang dalam Perpres No. 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, yang mengakibatkan wali murid setuju-setuju saja meskipun sangat berat dengan keputusan rapat komite yang digelar SMA N 1 Natar beberapa waktu lalu.
“Terus terang sebenarnya kami keberatan, apalagi sumbangan itu diwajibkan untuk bayar. Seandainya kami tau sejak awal aturan yang tertuang dalam Perpres No. 87 tahun 2016 dan Permendikbud No.75 tahun 2016, jelas kami akan menolak adanya sumbangan yang telah ditentukan nominal dan waktu pembayarannya itu,” ucap beberapa wali murid sambil mengeluh.
Hal ini juga berdampak negatif terhadap siswa/i yang belum membayarkan uang sumbangan atau dalam kata lain menunggak. Anak-anak tersebut cendrung malas kesekolah karena malu belum membayar uang sumbangan yang diwajibkan, dan khusus untuk anak kelas XII, mereka takut jika tidak membayar ijazahnya akan di tahan pihak sekolah karena isu yang beredar seperti itu.
Perlu diketahui, berdasarkan Permendikbud No.75 tahun 2016 tentang komite sekolah dalam pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat ataupun lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Atau bisa dikatakan bila pihak komite sekolah meminta sumbangan artinya tidak bisa ditentukan nominalnya dan batas waktunya karena bersifat sukarela.
Dan jika merujuk dalam Perpres No.87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, maka ada 58 item yang tidak diperboleh untuk dilakukan pungutan di sekolah. Adapun Jenis Pungli di sekolah diantaranya;
1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap/Honor}
58. Uang Tahunan {kegunaan tidak jelas}.
Demi pemberitaan yang berimbang, awak media Konkritnews langsung mengkonfirmasi pihak komite atau sekolah SMA N 1 Natar, melalui pesan Whatsappnya, Senin (22/3/2021). Namun sampai berita ini diterbitkan, belum ada jawaban atau tanggapan dari pihak sekolah. Berdasarkan itu pula besar dugaan telah terjadi praktik pungli yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut.
Pada tanggal (04/05/2021), awak media dari tim investigasi gabungan Konkritnews dan Doktorhukumtv menyambangi SMA N 1 Natar.
Kepala Sekolah yang tidak ada ditempat, lantas pihak sekolah yang menerima awak media diruang Waka, seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya mengarahkan bertemu Waka Kurikulum dan akademik, namun sayangnya yang bersangkutan juga sedang tidak ada.
Akhirnya Waka Sarana Prasarana Toto Juniarto yang dapat diwawancara membenarkan dana sumbangan tersebut.
"Betul, ya penggunaannya seperti kata kami, ya kayak pegawai honor. Itu kan tidak bisa dibiayai oleh Dana bos, itu kan harus dari dana komite, siapa nanti yang mau bayar," jelas Toto sembari tangannya menunjuk kesana-kemari.
Saat ditanya kembali, selain untuk membayar pegawai honor dana tersebut digunakan untuk apa lagi, toto hanya menjawab masih banyak lagi sembari enggan menjelaskan lebih detail apa yang dipertanyakan awak media.
"Misalnya begini, intinya begini pendanaan yang tidak bisa didanai oleh bos. Kan didanai oleh masyarakat," kata toto dengan ekspresi terkesan gugup.
Selain memberikan keterangan yang terkesan ditutupi, toto juga tanpa mensyukuri adanya program Milik Pemerintah yaitu Dana Bos, Malah terkesan merendahkan program tersebut.
"Mestinyakan, idealnyakan biaya pendidikan satu siswa itu sekitar 4 - 5 juta itulah ya. Terus Dana yang diberikan Pemerintah hanya satu juta lima ratus, apakah cukup," tutur toto sembari ditanya kembali kegunaan yang masih banyak itu bagaimana? Lantas ia tetap enggan menjelaskan dan meninggalkan awak media begitu saja serta masuk keruangan dengan terlihat menghubungi seseorang diponselnya.
Tak lama kemudian, seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya. ikut menyahut dan menjelaskan bahwa hal itu tergantung kemampuan wali murid.
Namun faktanya, hal itu sungguh berbeda dengan kwitansi yang diberikan oleh narasumber. Disinggung pula siapa MH selaku yang tertera menerima dana, apakah ASN atau bagaimana.
Ia menangguk saat ditanya apa MH ASN, ia juga mengatakan bahwa peran MH sebagai pihak sekolah yang membantu mengumpulkan dana yang diketahui oleh ketua komite sekolahan.
Selang kurang lebih setengah jam, toto yang masih saja sibuk menelpon seseorang dan keluar ruangan berpindah tempat. Akhirnya awak media pun mendatangi toto.
Ia menjelaskan bahwa, ia tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut dan menyarankan untuk kembali besok menemui kepala sekolah.
Dikarenakan keterbatasan waktu, pihak media pun meninggalkan no ponsel untuk memberikan ruang pihak sekolah memberikan hak jawabnya, namun hingga berita ini diturunkan pihak sekolah belum juga menghubungi dan memberikan klarifikasi.
Untuk itu, maka masyarakat mengharapkan agar pihak dinas terkait dan aparat penegak hukum dapat bertindak tegas menyelidiki dugaan tersebut.
Untuk itu, masyarakat meminta agar pihak dinas terkait dan aparat penegak hukum dapat bertindak tegas bila mana memang telah terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh sekolah karena diduga telah melakukan praktik pungli di masa Pandemi Covid-19. (Red/KN)
